Abolisi Dosa: Dekonstruksi Semantik dan Ketidaksesuaiannya dengan Teologi Penebusan Kristen

Abstract

The phrase "abolition of sin" has surfaced in modern Indonesian Christian discourse subsequent to President Prabowo Subianto's conferment of abolition to Tom Lembong in a sugar import case. This study deconstructs the semantic meaning of abolition and examines its compatibility with Christian redemption doctrine. The study uses qualitative research and Critical Discourse Analysis (CDA) to look at the meanings of key terms related to redemption and to critique them within Christian teachings about salvation. The findings show that "abolition" means the removal of legal systems by an outside authority and is mainly about rules and administration. This semantic field is fundamentally incompatible with the biblical concept of sin as an existential-relational reality and contradicts the doctrine of redemption, which emphasizes reconciliation, ransom payment, and status renewal. The appropriation of this terminology poses serious pastoral implications: spiritual passivity, reinforcement of nominalism, and neglect of spiritual disciplines. Therefore, the term "abolition of sin" lacks theological validity. This study recommends using biblical terminology such as "redemption of sin" (apolutr?sis), "forgiveness of sin" (aphesis), or "reconciliation" (katallag?) to maintain theological integrity and evangelical clarity.

Abstrak

Istilah "abolisi dosa" muncul dalam wacana Kristen kontemporer Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus impor gula. Penelitian ini mendekonstruksi makna semantik abolisi dan menguji kesesuaiannya dengan doktrin penebusan Kristen. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan Critical Discourse Analysis (CDA) melalui analisis semantic domain, eksegesis istilah kunci penebusan (apolutrusis, aphesis, hilast?rion, katallage), dan kritik dogmatis dalam kerangka soteriologi Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "abolisi" secara leksikal merujuk pada penghapusan sistem hukum melalui otoritas eksternal yang bersifat administratif-legalistik. Semantic field ini secara fundamental tidak sejalan dengan konsep dosa Alkitabiah sebagai realitas eksistensial-relasional dan bertentangan dengan doktrin penebusan yang menekankan pendamaian, pembayaran tebusan, dan pembaruan status. Penggunaan istilah ini memiliki dampak serius terhadap bimbingan rohani, termasuk kurangnya aktivitas spiritual. Karena itu, istilah "abolisi dosa" tidak sahih secara teologis. Penelitian ini menyarankan untuk menggunakan istilah Alkitabiah seperti "penebusan dosa" (apolutrusis), "pengampunan dosa", "pengampunan dosa" (aphesis), atau "pendamaian" (katallag?) untuk menjaga integritas teologis dan kejelasan injili.